Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Dukung Pencapaian Target 100% Akses Air Minum Aman Nasional

Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Dukung Pencapaian Target 100% Akses Air Minum Aman Nasional

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) akan melayani kebutuhan air bersih bagi 150 ribu jiwa yang tinggal di Yogyakarta dan sekitarnya. Pembangunan SPAM Regional merupakan sistem terpadu untuk optimasi pelayanan air bersih untuk beberapa daerah. Dengan sistem terpadu ini dapat mengatasi keterbatasan air baku yang tidak merata di berbagai daerah serta menghemat anggaran dalam pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPA) dan jaringan distribusinya.

“Pembangunan SPAM regional lebih efektif karena sumber air bakunya satu tetapi dapat dimanfaatkan untuk beberapa kota/kabupaten. Hal ini merupakan salah satu upaya mempercepat pencapaian target akses air minum aman 100% pada tahun 2019,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Sumber air baku SPAM Kartamantul berasal dari Sungai Progo.

Pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya mulai tahun 2014 dengan target selesai pada 2018. SPAM Kartamantul direncanakan memiliki kapasitas 700 liter/detik dengan cakupan layanan sebanyak lima kecamatan di Kabupaten Sleman, 14 kecamatan di Kota Yogyakarta dan tiga kecamatan di Kabupaten Bantul.

Pembangunannya dilakukan dua tahap yakni APBN tahun 2014-2015 sebesar Rp 88,7 miliar dan APBN tahun 2017-2018 sebesar Rp 90,5 miliar. Pembangunan berupa intalasi pengolahan air, dua buah reservoir dengan kapasitas 2.000 m3 dan 1.000 m3, booster 500 m3, jaringan perpipaan sepanjang 18 km dan 12 km serta bangunan pendukung.

Secara nasional, pelayanan air minum di Indonesia hingga akhir 2016 sebesar 71,14% dengan rincian 81,30% di wilayah perkotaan dan 60,72% di perdesaan. Angka tersebut telah meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 68,36% dengan rincian 80,72% di perkotaan dan 56,09%.

Selain SPAM Kartamantul, Kementerian PUPR juga tengah membangun 8 SPAM Regional lainnya yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) yakni SPAM Regional Semarang Barat, Wasusokas di Prov. Jawa Tengah, SPAM Regional Jatigede dan Jatiluhur di Prov. Jawa Barat, SPAM Regional Mammimasata (Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) di Prov. Sulawesi Selatan, SPAM Regional Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang) di Prov. Sumatera Utara, SPAM Regional Lampung di Prov. Lampung dan SPAM Regional Umbulan di Prov. Jawa Timur. (***)

Advertisements

Kementerian PUPR Lanjutkan Sertifikasi SDEW Agar Tercatat Sebagai Aset Negara

Kementerian PUPR Lanjutkan Sertifikasi SDEW Agar Tercatat Sebagai Aset Negara

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan program sertifikasi Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) sebagai upaya menjaga keberadaan SDEW, dari tekanan alih fungsi lahan dihulu maupun sekitar badan sungai. Adanya sertifikat maka status kepemilikan SDEW sebagai aset negara akan lebih terlindungi dari sisi hukum.

"Sertifikat menjadikan batas situ, danau, embung, dan waduk menjadi lebih jelas. Selain itu, kejelasan status kepemilikan menjadi sangat penting dari sisi hukum sehingga mencegah munculnya bangunan liar," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Untuk meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam pengadministrasian SDEW, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Dalam Negeri pada Oktober 2017 telah menandatangani kesepakatan bersama bagi perlindungan dan optimalisasi fungsi SDEW termasuk aspek administratifnya.

“Saat ini belum ada payung hukum tersendiri yang khusus mengatur tentang tata cara pendaftaran hak tanah oleh instansi pemerintah. Dalam beberapa kasus tahap identifikasi penunjukan batas situ, muncul gugatan dari masyarakat,” ujar Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih pada acara Sarasehan Hari Air Dunia Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Tahapan sertifikasi secara umum yakni tahap pertama identifikasi situ yang didalamnya terdapat penentuan batas dan pengukuran luas. Tahap kedua adalah pendaftaran hak atas tanah SDEW ke kantor pertanahan atau BPN setempat yang akan melakukan pengukuran ulang dan penelitian sebelum diterbitkannya sertifikat.

Tahun 2018 Kementerian PUPR memprogramkan pendataan administratif terhadap 100 SDEW di Indonesia yang tersebar di 11 Provinsi. Sementara tahun 2017, telah diterbitkan sertifikat bagi 4 situ yakni Situ Pagam, Situ Cogreg dan Situ Tlanjung Udik di Kabupaten Bogor dan Situ Rawa Lumbu di Kabupaten Bekasi.

Imam Santoso optimistis dengan dibantu semua elemen masyarakat baik komunitas dan akademisi target tersebut dapat tercapai . Di antara 100 SDEW yang akan dilakukan sertifikasi adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Limboto di Gorontalo, dan Danau Rawa Pening di Jawa Tengah.

Sementara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Jarot Widyoko, mengatakan untuk di wilayah kerjanya, pendataan administratif akan dilakukan sebanyak 32 Situ, yakni 26 Situ berada di Provinsi Jawa Barat dan 6 Situ di Banten, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 2,5 miliar.

*Revitalisasi Situ Burangkeng dan Situ Ciledug*

Selain melakukan sertifikasi, tahun ini BBWSCC merevitalisasi dua Situ, yakni Situ Burangkeng di Kabupaten Bekasi seluas 6,03 hektar dengan anggaran Rp 4,84 miliar dan Situ Ciledug di Kota Tangerang Selatan seluas 31,4 hektar dengan anggaran Rp 5,17 miliar.

Kegiatan revitalisasi berupa pengerukan sedimentasi dan penataan kawasan sekitar situ sehingga akan menambah kapasitas tampung dan menjadi ruang terbuka publik dan aktivitas olahraga dengan dibangunnya lintasan lari (jogging track) di sekeliling situ. (***)

Kemenkop dan UKM Dorong Percepatan Pernyertaan Modal Bagi PPKD

Kemenkop dan UKM Dorong Percepatan Pernyertaan Modal bagi PPKD

JAMBI, JURNAL IBUKOTA: Kementerian Koperasi dan UKM mendukung pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di Provinsi Jambi. Karena itu, Kementerian ini akan mendorong percepatan penyertaan modal baik dari pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi bagi PPKD dimaksud.

Pernyataan itu dikemukakan, Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan, Kemenkop dan UKM, Suprapto saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi percepatan pembentukan PPKD di Jambi, Selasa (3/4/2018).

Rapat Koordinasi percepatan pembentukan PPKD kali ini sebagai lanjutan tahun lalu yang telah menghasilkan Peraturan Daerah (Perda), namun masih memerlukan waktu dan pemahaman yang sempurna dalam proses kelahiran PPKD di daerah tidak terkecuali Jambi.

“Rapat koordinasi kedua ini diharapkan tugas tim percepatan yang dibentuk akan semakin jelas dan terukur, sehingga penyusunan naskah akademik, maupun persiapan Perda Penyertaan akan lebih cepat,” kata Suprapto.

Asisten III Bidang Pemerintahan Setda Jambi, Tagor Mulya Nasution, mengungkapkan dukungan pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada PPKD memang sangat diharapkan. Sebab, PPKD diyakini mampu mendongkrak perekonomian Jambi.

“Bagaimanapun akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di sektor ini belum mendapat solusi, maka kehadiran PPKD adalah solusinya,” ujar Tagor.

Sektor KUMKM tumbuh pesat di Jambi. Jumlah koperasi sebanyak 3.896 unit, dengan anggota 361.413 orang. Sedangkan jumlah UKM tercatat mencapai 100.898 unit dengan serapan tenaga kerja sebanyak 175.755 orang.

Permalahan utama KUMKM Jambi adalah kemasaan, pengolahan dan pemasaran bagi komoditi dan produk pertanian antara lain kopi, pisang, nenas, ubi kayu yang ada sepanjang musim. Jambi juga memiliki kekayaan alam yang khas.

Kadis Koperasi dan UKM Jambi, Herman Rusdi meyakini bahwa tidak ada masalah teknis dalam pembentukan PPKD di Jambi, namun sangat membutuhkan dukungan pihak Kemenkop dan UKM secara terus menerus hingga PPKD beroperasi dengan sehat nantinya.

“Keberadaan PPKD sebagai kebutuhan yang mendesak, meskipun proses pembentukannya masih lamban,” papar Rusdi.

Sementara Direktur Utama PT.l Jamkrida Jawa Barat Tri Budi Mulyawan menyatakan bahwa kehadiran PPKD akan mempermudah koperasi dan UMKM yang tidak memiliki agunan dan atau yang agunannya kurang untuk mengakses sumber pembiayaan dari perbankan.

Jamkrida Jabar sejak pembentukannya di 2012 telah menjamin volume kredit Rp 11,7 triliun dengan volume penjaminan Rp 7,6 triliun, telah membayar klaim senilai Rp 27,7 trilyun. Capaian gemilang tersebut dipaparkan Budi membuat peserta kagum.

Tidak hanya itu, Jamkrida Jabar tercatat memiliki equity mencapai Rp 159,8 miliar dengan penyertaan Pemda sebesar Rp 153,2 miliar. Budi berharap PPKD yang sangat dinantikan oleh pelaku usaha segera dibentuk di Jambi. (Agus)

Cegah Kecelakaan Konstruksi, Kementerian PUPR Latih Tenaga Konstruksi

Cegah Kecelakaan Konstruksi, Kementerian PUPR Latih Tenaga Konstruksi

CEGAH KECELAKAAN KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PUPR LATIH TENAKER KONSTRUKSI DI

PALEMBANG, JURNAL IBUKOTA: Menindaklanjuti maraknya kasus kecelakaan kerja konstruksi belakangan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan berbagai upaya dan tindakan yang tepat, salah satunya melalui percepatan uji sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi.

"Uji sertifikasi ini tidak hanya dilaksanakan di ibukota, namun juga di berbagai daerah, salah satunya di Palembang. Mengingat Palembang saat ini sedang giat-giatnya membangun berbagai proyek Infrastruktur untuk menyambut pesta olahraga Asian Games 2018," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin yang membuka acara Kick off percepatan uji sertifikasi serentak wilayah Sumatera Selatan (tahap 1), Rabu (04/04) di Palembang,

Syarif mengatakan bahwa kunci keberhasilan dan keselamatan proyek konstruksi terletak pada tenaga kerja konstruksinya.

"Jika tenaga kerja konstruksi yang melaksanakan proyek konstruksi tertib menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta tertib melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), bisa dipastikan pekerjaan konstruksi juga aman dan berkualitas," ujar Syarif.

Tidak hanya itu, hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI pada rapat kabinet paripurna di Istana Negara Januari 2018, bahwa target di tahun 2018 ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Sedangkan kualitas tenaga kerja konstruksi, sebagaimana amanah Undang-undang No.2 Tahun 2017, adalah yang bersertifikat.
Untuk menambah jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat, Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode," ujarnya.

Menurut dia, untuk tenaga kerja tingkat ahli menggunakan metode distance learning atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi. Sedangkan untuk tenaga terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan (on site project), pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile trainning unit (MTU).

Dirjen Bina Konstruksi juga mengingatkan bahwa dukungan stakeholder bidang jasa konstruksi sangat diperlukan, terutama kerja sama dalam pelaksanaan program link and match dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, dan Perguruan Tinggi melalui optimalisasi pemagangan dengan BUMN Karya .

"Kita juga memperkuat tingkat awareness terhadap kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR melalui tindak lanjut Surat Kewajiban Sertifikasi yang telah dibuat oleh Ditjen ABCP (SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan)," tambah Syarief.

Bersamaan dengan acara ini, dilaksanakan juga penandatanganan rencana aksi Komitmen menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh para Kepala Balai Besar, Kepala Satker Ditjen Bina SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

"Hal ini menjadi tindak lanjut Pakta Komitmen dari Menteri PUPR berserta Para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR pada acara Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi beberapa waktu lalu," katanya.

Menurut dia, peserta Uji Sertifikasi tahap I ini diikuti oleh 803 orang tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek konstruksi di lingkungan unit organisasi Kementerian PUPR seperti Balai/Satker Ditjen Sumber Daya Air 280 orang tenaker konstruksi, Balai/Satker Ditjen Bina Marga 250 orang tenaker konstruksi, Balai/Satker Ditjen Cipta Karya 103 orang tenaker konstruks, Satker Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 30 Orang serta 30 orang. Serta 140 orang tenaker konstruksi Satker Dinas PU Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas PU Pemerintah Kota Palembang.

Di hari sebelumnya, Menteri PUPR juga membuka acara Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan Layang yang diikuti oleh 396 orang tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung pada pekerjaan yang mempunyai potensi resiko dan bahaya tinggi yakni pekerjaan beton pracetak prategang konstruksi jalan layang (elevated) di Jakarta. Kecelakaan kerja bukan harus diratapi, tapi kita harus maju terus. Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini SDM konstruksi akan mendapatkan kompetensi sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan kerja kedepannya, ujar Basuki.
Forum Koordinasi Regional Pembinaan Konstruksi
Dihari yang sama, Direktur Jenderal Bina Konstruksi membuka Forum Koordinasi Regional Pembinaan Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, bengkulu dan Lampung. Acara ini dilakukan sebagai bentuk upaya bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk mengawal proses percepatan pembangunan.
Melalui forum ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi, serta memastikan pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembinaan jasa konstruksi, serta meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi dan Badan Usaha Jasa Nasional dan Asing di Indonesia, ujar Syarief.
(Agus)