Gallery

Pembangunan Infrastruktur PUPR Tekan Kesenjangan Antar Wilayah di Indonesia

Pembangunan Infrastruktur PUPR Tekan Kesenjangan Antar Wilayah di Indonesia

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimlujono mengatakan, Kementerian PUPR saat ini terus berupaya keras untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Menurutnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini akan memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kawasan yang masih tinggi serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.

“Membangun infrastruktur tidak serta merta mengurangi kesenjangan, karena harus bersamaan dan menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan kawasan. Tanpa diikuti dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan, kesenjangan akan semakin lebar,” kata Menteri Basuki saat menjadi salah satu panelis pada acara Indonesia Development Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (10/8).

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan, Menteri Basuki menekankan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu berbasis kewilayahan dengan menyiapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Menurutnya dengan konsep perencanaan WPS tersebut akan menciptakan integrasi pembangunan infrastruktur di dalam suatu kawasan, salah satunya dengan terciptanya konektivitas multi-moda.

Integrasi pembangunan infrastruktur PUPR secara khusus ditujukan untuk mendukung 17 kawasan industri prioritas dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di mana 3 KSPN ditetapkan sebagai prioritas , 12 kawasan metropolitan, 40 kawasan perdesaan prioritas, 13 Provinsi Lumbung Pangan Nasional, dan pengembangan kawasan perbatasan. “Semua kawasan ini harus kami dukung dengan pembangunan infrastruktur PUPR,” terangnya.

Menurut Menteri Basuki, saat ini Kementerian PUPR terus mendukung program ketahanan pangan melalui pembangunan waduk, embung, dan jaringan irigasi yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan meliputi pembangunan lanjutan 16 bendungan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru.

“Sampai dengan tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan 7 (tujuh) bendungan, yaitu Bendungan Rajui, Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Paya Seunara, dan Bendungan Teritib. Sementara itu, pada 2017 ditargetkan tambahan beberapa bendungan baru seperti Bendungan Raknamo, Bendungan Tanju, dan Bendungan Mila,” ungkapnya.

Pada tahun 2017 akan dibangun 9 (sembilan) bendungan baru yakni Bendungan Rukoh di Aceh, Way Apu di Maluku, Baliem di Papua, Lausimeme di Sumatera Utara, Sidan di Bali, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Komering II di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PUPR juga berupaya untuk mengurangi disparitas antara wilayah dengan merekonstruksi tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga daerah perbatasan Indonesia, yaitu Papua, Kalimantan Barat dan NTT. Pembangunan tujuh PLBN dan penataan kawasan di sekitarnya sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity). Selain merenovasi bangunan utama dan pendukung yang ada di kawasan PLBN tersebut, pemerintah juga akan menata kawasan permukiman, sanitasi dan membangun pasar sebagai sentra perputaran ekonomi lokal di sekitar kawasannya.

“Kita harus bangga dengan PLBN yang ada saat ini, karena saya baru mendengar informasi bahwa sejumlah pengusaha Malaysia menginginkan PLBN milik Malaysia sebagus milik Indonesia saat ini,” kata Menteri Basuki.

Sementara untuk terus meningkatkan layanan infrastruktur dan daya saing Indonesia, Menteri Basuki kembali menegaskan ada lima inovasi utama dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, yakni kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru.

Hadir pula sebagai panelis pada acara tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek, serta Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo. (***)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s