Gallery

Lana: Sampai Juli 2017 Dialokasikan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Rp 7,6 Triliun

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA: Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan untuk tahun anggaran 2017, status bulan Juli 2017 dana bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan sebesar Rp 7,6 triliun.

“Dana sebesar itu ditujukan untuk KPR FLPP sebanyak 40.000 unit rumah, KPR subsidi selisih bunga (SSB) untuk 239.000 unit rumah dan bantuan uang muka (BUM) untuk 278.000 unit rumah,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Konferensi pers tersebut diadakan setelah penyerahan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja – Konstruksi Perumahan SMF (KMK-KP SMF) kepada 25 BPD di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Dirut SMF Ananta Wiyogo dan Kresno dari Asosiasi Bank Daerah (Asbanda).

Penyerahan SOP tersebut diikuti dengan penandatanganan Komitmen SOP KPR SMF BPD dan SOP KMK KP SMF oleh masing-masing perwakilan BPD, diikuti dengan diskusi Kebijakan Perumahan serta Strategi ImplementasI SOP KPR SMF BPD dan SOP KMK KP SMF.

Menurut Lana, pemerintah melalui Kementerian PUPR memandang perlu adanya kerja sama yang lebih intens dengan BPD sebagai lokomotif perekonomian daerah, melalui sinergitas stakeholder pembiayaan perumahan.

“BPD sebagai entitas pembiayaan perumahan merupakan salah satu pilar pembangunan daerah yang mempunyai potensi besar dalam mendukung pelaksanaan Program Satu Juta Rumah,” katanya.

Menurut Lana, hal itu dapat diyakini karena BPD merupakan bank milik pemerintah daerah yang sangat memahami karakteristik masyarakat dan kearifan lokal yang ada di daerah.

“Namun demikian data menunjukkan dukungan BPD dalam pencapaian target pembiayaan perumahan masih belum menggembirakan,” katanya.

“Sejak bergulirnya KPR FLPP pada 2010 hingga akhir tahun 2016, sebanyak 20 BPD baru bisa berkontribusi sebesar 1,2% dari total KPR FLPP yang disalurkan kepada masyarakat. Sehingga ke depannya BPD perlu bekerja keras untuk meningkatkan portofolio KPR FLPP,” ujarnya.

Dirut SMF Ananta Wiyogo mengatakan bahwa tujuan dari kedua SOP tersebut adalah untuk memperkuat peran strategis BPD dalam menjalankan dan meningkatkan pembiayaan perumahan dalam memenuhi kebutuhan perumahan di daerahnya masing-masing.

“Kami berharap SOP tersebut dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang affordable dan applicable untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR di lingkungan BPD,” tambahnya.

Selain itu juga, katanya, untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.

Menurut Ananta, dengan adanya SOP tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan KPR dan KMK-KP yang efektif dan efisien demi meningkatkan penyaluran KPR dan KMK-KP oleh BPD.

Ketua Asbanda Kresno mengatakan BPD yang berada di seluruh Indonesia sangat sentral untuk meningkatkan perekonomian daerah yang secara simultan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BPD mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan program sejuta rumah terutama di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Hal itu karena BPD sebagai sistem perbankan lokal dapat lebih efisisen dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan.

“BPD lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing,” katanya. (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s