Gallery

Sumarna: Penggantian PP 74/2008 dengan PP 19/2017 Sudah Diharmonisasi oleh Tujuh Kementerian

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud Sumarna Surapranata mengatakan penggantian Peraturan Pemerintah No 74 tahun/2008 dengan PP No 19/2017 sudah diharmonisasi oleh enam sampai tujuh kementerian.

“Ada rumor PP ini murni karya Dirjen GTK, hal itu adalah tidak benar. Tapi PP ini adalah karya pemerintah yang melibatkan tujuh kementerian,” kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud Sumarna Surapranata dalam konferensi pers di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Menurut dia, PP 19 tersebut bukan semata-mata hasil kerja Kemdikbud, tapi dibuat oleh Kemdikbud dengan lintas Dirjen dan dikoordinasi oleh Biro Hukum dan Organisasi (Hukor). Setelah itu diharmonisasi oleh tujuh kementerian yaitu Kemdikbud, Kementerian Hukum HAM, kementerian PANRB, Setneg, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Kemdagri.

Menurut dia, dalam PP yang baru ini dalam tinjauan umum tercantum tunjangan profesi, mengubah definisi guru tetap. Dalam sertifikasi guru mengubah istilah “dilakukan secara” menjadi “dilaksanakan secara”.

Menurut dia, pendidikan profesi guru kalau dulu kewenangannya Kemdikbud, sekarang bukan lagi kewenangannya Kemdikbud, tapi kewenangan Kemristek Dikti.

“Namun dalam pelaksanaannya Kemristek Dikti bekerjasama dengan Kemdikbud, karena kuota dan sebagainya, Kemdikbud yang punya datanya,” katanya.

Berikutnya mengenai sertifikasi pendidik, masih sama di pasal 10.

Menurut dia, untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan, itu disebutkan ada tiga pihak yaitu guru yang sudah diangkat sampai dengan tahun 2015, kalau ketentuan UU 14 pasal 82 sekarang diperpanjang lagi. Karena UU 14 menyatakan sudah selesai pendidikan profesi.

Tapi dalam kenyataannya ada juga sejak tahun 2015, guru- guru ada yang diangkat tapi tidak memenuhi persyaratan. Sehingga dalam PP tadi disebutkan sertifikasi itu nanti, untuk guru dalam jabatan yang diangkat sampai tahun 2015 dilaksanakan oleh Kemristek Dikti, tetapi dibiayai oleh tiga pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan/yayasan. (Agus) .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s