Gallery

Menteri LHK: Indonesia Tetap Berkomitmen terhadap Perjanjian Paris Soal Perubahan Iklim

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk melakukan pengendalian terhadap perubahan iklim sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris.

“Pemerintah Indonesia tidak goyah setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat mundur dari Perjanjian Paris,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (2/6/2017).

“Rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, ini merupakan hak konstitusional yang tegas disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Sehingga, agenda pengendalian perubahan iklim yang dilakukan Indonesia, paling penting dilakukan atas amanat UUD,” katanya.

Menurut dia, agenda pengendalian perubahan iklim yang telah dikomitmenkan oleh Pemerintah Indonesia tidak akan tergoyahkan, hanya karena Amerika Serikat telah memutuskan untuk mundur dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) tentang Perubahan Iklim.

“Agenda pengendalian perubahan iklim Indonesia dilakukan atas perintah konstitusi, bukan atas perintah internasional, termasuk bukan atas perintah Amerika Serikat. Keputusan mundurnya AS tidak akan menggoyahkan komitmen pemerintah melaksanakan perintah konstitusi,” tegas Menteri Siti.

Selain dalam Pasal 28 H ayat (1), lanjut Menteri Siti, pesan lingkungan juga ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Melindungi masyarakat dari akibat dampak perubahan iklim juga merupakan bagian dari perintah UUD 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia,” katanya.

Menurut Siti, pada 19 Oktober 2016 lalu DPR RI telah mensahkan ratifikasi Perjanjian Paris, yang kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris.

Konsideran pertama bagian Menimbang dalam UU 16/2016 itu, disebutkan bahwa tujuan nasional negara RI sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“UU ini harus dijalankan bukan atas perintah internasional, akan tetapi atas dasar bahwa eksekutif harus melaksanakan perintah UU,” ujar Menteri Siti.

Perjanjian Paris merupakan seperangkat instrumen berbasis aturan, metode, pendekatan, referensi, standar, format terukur (seperti pencapaian target Nationally Determined Contributions/NDC yang merupakan bentuk yang konkret akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertinggi Konvensi, lalu konsep pengukuran, pelaporan dan verifikasi (Measuring, Reporting and Verification/MRV) yang transparan, komparabel, koheren, lengkap, dan akurat untuk jaminan komitmen masing-masing negara, dan hal-hal lain termasuk jaringan global serta akses dukungan teknologi, finansial, sistem dan lain-lain dalam upaya setiap negara melakukan mitigasi dan adaptasi untuk pengendalian perubahan iklim dan menyediakan lingkungan yang baik bagi rakyatnya.

“Jadi, kita tetap akan menjalankan perintah UUD dan UU kita sendiri, bukan bergantung pada negara lain, termasuk Amerika Serikat. Kita punya kedaulatan sendiri. Kita punya tujuan negara sendiri. Dan kita punya sasaran nasional yang harus dapat dicapai. Ini yang menjadi pegangan kita untuk tetap kokoh dengan komitmen melaksanakan perintah konstitusi dan UU negara kita sendiri,” ujar Menteri Siti. (Agus).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s