Gallery

Rasio: Pemerintah Gugat Tiga Perusahaan Thai Rp 27,5 Triliun Akibat Pencemaran di Laut Rote

Rasio: Pemerintah Gugat Tiga Perusahaan Thai Rp 27,5 Triliun Akibat Pencemaran di Laut Rote
JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Rasio Ridho Sani mengatakan pihaknya pada 3 Mei 2017 mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi senilai Rp 27,5 triliun kepada tiga perusahaan asing akibat tumpahan minyak yang mencemari dan merusak lingkungan wilayah perairan tenggara Pulsu Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Gugatan diajukan karena proses mediasi tahun 2010 antara pemerintah Indonesia dengan tergugat tidak mencapai kesepakatan. Pemerintah kemudian mengambil tindakan yang lebih tegas melalui gugatan perdata ini,” kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Rasio Ridho Sani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Menurut Rasio, gugatan dengan registrasi. Perkara : 241/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst disampaikan pada 3 Mei 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gubatan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan Thai.

Pencemaran terjadi akibat ledakan tidak terkendali di Sumur Minyak H1-ST1 di The Montana Wellhead Platform tanggal 21 Agustus 2009.

“Tumpahan minyak kemudian memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kurang lebih 51 mil laut tenggara Pulau Rote mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan,” katanya.

Menurut Rasio, gugatan itu ditujukan kepada :

1. The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd sebagai Tergugat I.

2. The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production (PTTEP) Public Company Ltd sebagai Tergugat II.

3. The Petroleum Authority of Thailand (PTT) Public Company Limited sebagai Tergugat III.

Menurut dia, tuntutan yang menjadi pokok perkara dalam gugatan itu adalah: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai, seketika dan sekaligus secara tanggun renteng kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara dengan disetor langsung ke Kas Kementerian LHK RI sebesar Rp 23,014 triliun.

Menurut dia, gugatan itu juga menghukum Tergugat I, II dan III untuk melakukan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 4,468 triliun.

Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng sebesar Rp 75 juta per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini. (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s