Gallery

Sumarna: Akses dan Mutu Pendidikan di Aceh dan Kabupaten/Kota Masih Perlu Peningkatan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA.COM: Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata mengatakan kondisi akses dan mutu pendidikan di Aceh dan Kabupaten/Kota secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan.

“Di balik itu, Aceh mempunyai kesempatan yang lebih baik dengan adanya otonomi khusus yang dimilikinya,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata yang mewakili Mendikbud Muhadjir Effendy ketika membuka Diskusi Pembangunan Pendidikan Aceh bersama Gubernur dan Bupati/Walikota Terpilih se Aceh, di Kemdikbud, Jakarta, Selasa (23/5/ 2017).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi X DPR RI H. Teuku Riefky Harsya.

Menurut Sumarna, dana Otsus yang tersedia terbatas sampai dengan tahun 2017. Yaitu 2% dari Dana AlokasI Umum 2008-2022 dan 1% dari DAU 2023-2027.

“Dengan demikian diperlukan analisis dan perencanaan yang matang untuk lebih terarahnya program pembangunan pendidikan,” ujarnya.

Menurut dia, kesempatan mengisi pembangunan tersebut harus didahului dengan menganalisis permasalahan yang dihadapi tiap daerah seterusnya menyusun kebijakan dan program yang tepat.

“Sesuai ketentuan perundang-undangan, setiap kepala daerah (gubernur, Bupati dan walikota) hasil Pilkada harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah masing-masing,” katanya.

RPJM merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan masa bakti kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi misi dan program kepala daerah.

“Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi batas kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan/ kapasitas keuangan daerah terukur,” katanya.

Di samping itu, katanya, RPJM Daerah harus juga memuat deskripsi kinerja pembangunan pada tahun akhir periode sebelumnya dan deskripsi rencana kinerja pembangunan pada tahun terencana, berupa sasaran target output pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai daerah pada akhir periode terencana secara terukur.

“Sasaran target output pembangunan jangka menengah daerah ini dapat dicapai melalui rencana kerja hasil perumusan kebijakan. Setiap kebijakan memiliki satu rencana kerja yang kemudian disusun beberapa program, dan setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan sehingga sasaran target output pembangunan pada kebijakan tersebut dapat direalisasikan,” ujarnya. (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s