Gallery

Negara Hadir Wujudkan Masyarakat Adat yang Mandiri, Berdaulat dan Bermartabat

DELI SERDANG, JURNAL IBUKOTA. COM: Pada Desember 2016 lalu, telah dilakukan pengakuan resmi keberadaan 9 (sembilan) kelompok masyarakat hutan adat. Presiden RI untuk pertama kalinya menyerahkan keputusan Hutan Adat kepada Tokoh Adat yang mewakili, dengan total luas areal Hutan Adat 13.122,3 Ha. Pengakuan resmi Hutan Adat oleh negara tersebut merupakan rangkaian kebijakan Perhutanan Sosial. Kebijakan Presiden Jokowi ini telah ditegaskan implementasinya dalam Rapat Terbatas Kabinet tanggal 21 September 2016.
Perjuangan gerakan masyarakat adat turut diwarnai oleh berbagai perwakilan masyarakat adat dari seluruh pelosok Nusantara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam rangka refleksi dan konsolidasi gerakan masyarakat adat di Indonesia, AMAN menggelar Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V (KMAN V) pada 15-19 Maret 2017 di Kampung Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

KMAN V mengambil tema “Laksanakan Perubahan Negara Dengan Tindakan Nyata“. Acara ini diikuti oleh sekitar 1.622 anggota peserta yang mewakili komunitas-komunitas dari 2.304 Masyarakat Adat anggota AMAN.
KMAN Vdibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya sebagai utusan Presiden RI pada hari Jumat (17/03/2017). Acara ini dihadiri Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, perwakilan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Duta Besar dan perwakilan negara sahabat, Forkompimda Provinsi/Kabupaten/Kota, Komunitas Masyarakat Adat, LSM, para aktivis, instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Tokoh Masyarakat, serta media.
Abdon Nababan, Sekjen AMAN mengatakan, “Tak ada kedaulatan dan kemandirian suatu bangsa, tanpa masyarakat adat. Negeri ini, tak akan pernah ada tanpa masyarakat adat”. Ketidakhadiran negara selama 72 tahun yang dirasakan oleh masyarakat adat, akan jadi pembahasan penting dalam KMAN V ini.
Abdon menjelaskan bahwa di Kongres pertama tahun 1999, AMAN memilih jalan konfrontatif, bahkan menyatakan jika negara tidak mengakui masyarakat adat, maka masyarakat tidak akan mengakui negara. Pada tahun tersebut juga terjadi aksi-aksi konfrontasi di lapangan.

“Baru dalam 10 tahun ini, masyarakat kembali berdialog dengan negara. Ada cukup banyak hasil, ada MK-35 walaupun belum sepenuhnya jalan,” tutur Abdon.
Dalam KMAN V ditegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan perjuangan masyarakat adat, khususnya aktualisasi dan eksistensi masyarakat adat. Sebagaimana tema KMAN ke-V ini, Menteri LHK Siti Nurbaya berpendapat bahwa, “Yang paling penting adalah bagaimana langkah dan tindakan yang nyata dari para pihak untuk perjuangan masyarakat adat ini”.
Pengakuan terhadap Hutan Adat telah menempuh jalan panjang dan penuh perjuangan oleh masyarakat adat. “Perjuangan ini bukan hanya milik masyarakat adat, tetapi juga milik masyarakat Indonesia dan pemerintah juga bertanggung jawab bersama-sama dalam perjuangan itu,” ujar Siti Nurbaya.

“Artikulasi kebijakan merupakan hal yang menjadi bagian penting tugas pemerintah. Pemerintah mendukung penuh dan terus bekerja untuk itu,” lanjut Siti Nurbaya. (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s