Gallery

Kemenkop Siapkan Program Wirausaha Pemula di Tiga Lokasi Bencana

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil di lokasi bencana melalui bantuan Wirausaha Pemula (WP). Bantuan itu diberikan sebagai tindak lanjut program penanganan KUKM pasca bencana di Provinsi Aceh, Kabupaten Garut dan Kota Bima.

“Kami dari Kementerian Koperasi UKM khusus menangani Pidie Jaya dan tiga kabupaten lain disinergikan dengan program wirausaha baru, karena kami tidak memiliki program hibah lain yang diprioritaskan untuk menjadi peserta WP (Wirausaha Pemula),” ujar Deputi bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati di kantornya, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Bantuan modal usaha bagi pelaku UMK di lokasi bencana melalui program WP diberikan Rp 10 juta hingga Rp 13 juta per UMK. Selain itu, Kemenkop UKM juga menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dari Dana dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, melaksanakan Bimtek recovery ekonomi, memfasilitasi dan mediasi dalam rangka restrukturisasi kredit KUMKM.

“Koordinasi intern dan eksternal sudah kami lakukan. Yang kami harapkan adalah dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholders lain, terutama penanganan KUMKM pascabencana,” kata Yuana.

Selama kurun waktu lima bulan terakhir telah terjadi bencana di tiga kabupaten/kota, yakni Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Aceh dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Total KUMKM yang mengalami musibah sebanyak 6.301 dengan nilai kerugian mencapai Rp 44,82 miliar.

Rinciannya, yakni untuk musibah banjir bandang di Kabupaten Garut mengakibatkan 6 koperasi dan 676 UMKM menderita kerugian dengan total kerugian mencapai Rp 13,36 miliar. Untuk bencana banjir di Pidie Jaya terdapat 1.048 pelaku UMKM terdampak dengan total kerugian mencapai Rp 21,6 miliar. Sedangkan banjir di Bima terdapat 4.571 KUMKM dengan nilai kerugian mencapai Rp 9,86 miliar.

Yuana menuturkan bahwa akibat bencana tersebut, banyak kantor koperasi dan tempat usaha UMKM yang selama ini menjadi sarana dan prasarana dalam melaksanakan usahanya, mengalami kerusakan, bahkan ada yang hanyut, rusak berat. Hal itu berimbas pada menurunnya kemampuan KUMKM dalam memenuhi kewajibannya, khususnya melaksanakan cicilan kredit.

“Koordinasi dengan BNPB, kami selama ini sudah lakukan dan menteri sangat konsen, karena di pantau Presiden. Kita juga berkoordinasi dengan Menko PMK dalam peran pemerintah dalam penanganan bencana, namun pemulihan pasca bencana itu bukan di kurun waktu tanggap darurat,” tandasnya.

Dia memperkirakan dari 6.301 KUMKM di tiga kabupaten kota tersebut terdapat 4.877 KUMKM sebagai nasabah kredit di Kancab Bank Mandiri, BRI dan BNI setempat yang terindikasi akan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman.

Untuk itu, Kemenkop dan UKM terus melakukan upaya pemilihan usaha bagi KUMKM pascabencana dengan memfasilitasi dan mediasi restrukturisasi kredit KUMKM yang terkena musibah berupa perpanjangan waktu kredit, dan pengurangan beban bunga.

Asdep bidang Perlindungan Usaha, Kemenkop UKM Karimudin menjelaskan sejak tahun 2016, pemerintah telah menyetop dana bansos kepada masyarakat setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168. Namun program bantuan melalui Bimtek, dan pembangunan pasar tradisional tetap dilakukan terutama di daerah perbatasan dan bencana.

“Pada 2017 kami hanya membantu berupa dana WP dari Rp 10 sampai Rp 13 juta kita usulkan kepada Deputi Pembiayaan mudah-mudahan bisa terealisasi secepatnya,” kata Karimudin. (Agus)

Advertisements
By jurnalibukota Posted in Ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s