Gallery

Kontribusi KUMKM Terhadap PDB Akan Terus Ditingkatkan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan bahwa sasaran pengembangan koperasi dan UMKM yang akan diwujudkan pada periode 2015-2019 adalah meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB koperasi dan UMKM rata-rata 6,5-7,5% per tahun. Kedua, meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM rata-rata sebesar 5-7% per tahun. Ketiga, meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wira usaha baru sebesar 1 juta unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah.

“Keempat, meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18 persen per tahun”, papar Agus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Agus menambahkan, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh yaitu meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional.

“Untuk itu, strategi yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha”, jelas Agus.

Di bidang pengawasan, lanjut Agus, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perluasan akses keuangan dalam rangka pengembangan koperasi dan UKM. “Itu dalam rangka upaya pencegahan dari kami”, tegas Agus.

Selain itu, Kemenkop juga sebagai anggota Tim Satgas Waspada Investasi yang bekerja sama dengan Kemendag, Kominfo, Kejakgung, Polri, dan BKPM. “Kemenkop juga bekerja sama dengan KPPU tentang pelaksanaan pengawasan kemitraan koperasi, UMKM dengan usaha besar, yang berlanjut dengan pembentukan Satgas Kemitraan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota”, kata Agus.

Tak hanya itu, kata Agus, Kemenkop juga akan terus menggulirkan beberapa program unggulan. Seperti, penyelesaian data koperasi melalui Online Database System (ODS) dengan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi koperasi aktif dan melaksanakan RAT; kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Pemda dalam program pembebasan biaya pembuatan akta pendirian koperasi untuk memperkuat usaha UMKM; fasilitasi pemberikan Izin UMK melalui kerja sama dengan Kemendagri, Kemendag, yang diterbitkan oleh Camat secara gratis; juga pemberian HAKI bagi produk KUMKM.

“Pada tahun 2017 ini juga koperasi bisa menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR), dengan bunga diharapkan turun lagi menjadi tujuh persen setahun”, kata Agus.

Menyangkut penyediaan Dana Bergulir bagi KUMKM, jelas Agus, LPDB KUMKM sudah melakukan penurunan suku bunga dana bergulir. “Untuk KSP sudah diturunkan dua kali, yaitu dari 9% menjadi 8% (2015-2016) dan dari 8% menjadi 7% (2017) secara menurun atau setara dengan flat 3,5% per tahun atau 0,3% per bulan. Sektor riil sudah diturunkan dari 6% menjadi 4,5% atau setara flat sebesar 2,5% per tahun atau setara 0,2% per bulan”, imbuh dia lagi.

Sedangkan mengenai pengembangan promosi dan pemasaran produk KUMKM melalui Galeri Indonesia WOW, kata Agus, terdapat display produk dari 1.607 pelaku UKM mitra. Selain itu juga, terdapat 500 UKM yang telah dikurasi sehingga dapat mendisplay produk-produk yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing.

“Di samping itu juga, telah dibangun Web Trading Board dengan jumlah anggota sebanyak 4.257 yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat diakses melalui http://www.indonesian-product.biz yang di dalamnya terdapat data profil setiap KUKM”, tutur Agus.

Sedangkan terkait program Amnesti Pajak, Agus menjelaskan, walau UMKM kontribusinya cukup besar (61% terhadap PDB), tapi 98,4% merupakan usaha mikro dengan aset di bawah Rp 50 juta, omzet Rp 300 juta.

“Jadi, kalau mau menyasar amnesti pajak itu adanya di usaha menengah, dan terutama usaha besar. Usaha kecil juga jumlahnya kecil, hanya 15% dengan aset maksimal Rp 200 juta dan omzet Rp 2,5 miliar. Memang jumlahnya besar, tapi mereka ukurannya kecil-kecil”, ungkap Agus.

Meski begitu, lanjut Agus, pihaknya tetap mengimbau agar mereka ikut amnesti pajak. “Di sisi lain, Kemenkop dan UKM justru tengah meminta keringanan pajak bagi pelaku usaha mikro yang jumlahnya mayoritas. Itulah mengapa jumlah UMKM yang ikut amnesti pajak amat kecil, karena jumlah usaha mikronya sangat besar. Kalau ada usaha mikro yang ikut amnesti pajak, berarti itu sangat luar biasa”, pungkas Agus. (Agus)

Advertisements
By jurnalibukota Posted in Ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s