Gallery

Irjen Daryanto: Alokasi Anggaran Pendidikan di Daerah Masih Kurang dari 20 Persen

SURAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Daryanto mengatakan alokasi anggaran pendidikan di daerah masih kurang dari 20 Persen.

Amanat Undang-Undang Nomor 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat 1 mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN dan APBD).

Dalam penerapannya, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) Daryanto mengungkapkan kebanyakan daerah masih banyak untuk alokasi anggaran pendidikan kurang dari 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Hal itu disebabkan dua hal yaitu jumlah pendapatan asli daerah yang masih kecil, dan komitmen untuk memenuhi alokasi 20 persen anggaran pendidikan tersebut,” kata Daryanto.

“Di sinilah pemahaman para pemerintah daerah harus jelas dulu,” ujarnya saat diwawancarai pada acara Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, di Kota Surakarta, Jumat (16/12/2016).

Selanjutnya, Pemda sebenarnya memiliki perwakilan daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bisa mendorong alokasi anggaran pendidikan tersebut.

“Pendapatan hasil daerah belum jelas, dan menggantungkan pendapatan asli daerah saja itu juga menjadi persoalan,” jelas Daryanto.

Irjen Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih, mengungkapkan sumber pendanaan pendidikan di daerah mencakup hibah, Bantuan Operasional Sekolah, tunjangan profesi guru, dana insentif daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, bantuan atau sumbangan swasta.

Saat alokasi anggaran 20 persen belum terpenuhi, pemateri Sesi Kedua pada Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 2016 menjelaskan fokus untuk mengurangi hibah bansos.

“Alokasi anggaran itu 20 persen dari APBD, dan apabila belum terpenuhi, hibah bansos bisa dikurangi,” jelasnya.

NPD pemantik keterlibatan publik
Maka, lanjut Daryanto, Kemendikbud mengeluarkan Neraca Pendidikan Daerah atau NPD untuk mengurangi pelanggaran peraturan alokasi anggaran pendidikan harus 20 persen.

Menurut dia, kehadiran NPD sudah cukup dan sangat jelas dan bagian setiap unsur yang memenuhi sudah dijelaskan.

“Itu kan ada berapa guru yang sudah disertifikasi, jumlah bangunan sekolah berapa, sekolah yang rusak berat berapa dan jumlah murid berapa,” Daryanto menjelaskan.

Di sinilah, NPD telah menjadikan publik lebih terbuka kepada kebijakan yang diberikan dan turut berperan ke masing-masing satker. Sehingga, unsur pengawasan harus mendorong ke keterlibatan publik juga.

“Itu suatu langkah bagus dan bermartabat untuk kebijakan 20 persen,” ujar Daryanto. (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s