Gallery

MenpanRB Asman: Pungli Menggerus Kepercayaan Publik terhadap Aparat Pemerintah

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan pungli bukan hanya perbuatan menyimpang yang menghambat pelayanan publik dan menjadikan ekonomi biaya tinggi, tapi lebih dari itu pungli telah menggerus kepercayaan publik.

“Untuk itu upaya pemberantasan dan pencegahan pungli merupakan hal yang sangat penting,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam seminar dalam rangka HUT Korpri dengan tema “Korpri, Birokrasi dan Pemberantasan Pungli” di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Tampil sebagai pembicara dalam seminar tersebut Wakil Menkeu Mardiasmo, peneliti utama LIPI Prof. Siti Zuhro, Ketua Dewan Pimpinan Korpri Zudan Arif Fakrullah.

Menurut Asman, pemberantasan pungli harus dilakukan secara sistemik dan masif.

“Saat ini birokrasi pemerintahan dirasakan masih menjadi bagian dari permasalahan daya saing bangsa. Pungli merupakan salah satu penyebab utama yang menjadikan birokrasi tidak efisien,” ujarnya.

Menurut dia, sebagaimana dirilis World Economic Forum, indeks Daya Saing Indonesia tahun 2016 berada di peringkat ke-41. “Penyebab masih tertinggalnya daya saing bangsa tersebut adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi,” tuturnya.

Menurut Asman, Presiden Jokowi memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan pungli. Pemerintah telah menggelar Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) dan membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam memberantas praktik pungli.

“Korpri sebagai organisasi profesi pegawai ASN juga harus mendukung sikap tegas Presiden tersebut,” katanya.

Untuk menindaklanjuti OPP, katanya, Kementerian PANRB telah mengeluarkan SE Menteri PANRB No 5/ 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Selain itu juga melakukan langkah-langkah sistemik yang sifatnya fundamental melalui percepatan reformasi birokrasi, khususnya pada area perubahan pengawasan, pelayanan publik dan tata laksana.

Peneliti utama LIPI Siti Zuhro mengatakan birokrasi yang profesional antara lain ditandai oleh pelayanan publik yang berkualitas.

“Kondisi ini merupakan salah satu cerminan dari masyarakat yang sejahtera. Pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah. Warga negara/warga masyarakat berhak mendapat layanan yang baik dari aparat,” katanya.

Namun realitasnya, tuturnya, pelayanan yang prima masih merupakan hal yang mewah.

“Masyarakat yang berurusan dengan instansi terkait banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan banyak juga yang mendapat pelayanan yang tidak memadai,” ujarnya.

Menurut Zuhro, reformasi birokrasi bukan hal yang mudah. “Pungli yang dilakukan oleh ASN merupakan cerita lama dan warisan birokrasi yang mesti dihilangkan dari sektor pelayanan publik dan penyelenggaraan negara,” tuturnya.

Dalam rekomendasinya Zuhro mengatakan menyarankan pemanfaatan IT dan Integrited big data dalam pelayanan publik (berbagai data dari instansi pelayanan K/L/Pemda untuk pelayanan publik) untuk mengurangi face to face interaction). (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s