Gallery

Kemenkop: UU LKM Memperjelas Status Lembaga Keuangan

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Terkait penerbitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi sebuah kabar gembira untuk masyarakat tentang kemudahan memperoleh pinjaman dari perbankan. Hadirnya UU LKM ini mempertegas aspek hukum terhadap lembaga keuangan yang beraneka ragam.

Asisten Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Salekan mengatakan, “Terbitnya UU ini untuk memberikan status kejelasan kepada LKM, karena saat ini ada sekitar 600ribu Lembaga keuangan mikro yang belum memiliki izin,” katanya di dalam sambutan Diskusi Nasional “Revitalisasi BTM Pasca Terbitnya UU No 1 Tahun 2013”, Selasa (29/11/2016) di Gedung Smesco KUKM, Jakarta.

Lanjutnya, disini ada bedanya, baik yang berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang jadi acuan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) dan digadang-gadang mampu menyejahterakan umat.

“Koperasi jasa maupun koperasi yang berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2013 pengesahan akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM, termasuk pembinaan, pengawasan, dan kelembagaannya, artinya apa? koperasi LKM misalnya seluruh kepengurusannya seperti anggotanya, anggaran dasarnya, dilihat langsung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, benar tidak pengurusnya,” ujarnya.

Saat ini anggota yang bernaung di BTM bisa menentukan pilihannya, mau lewat koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa.

“Berdasarkan UU Nomor 25 kita masih bisa memilih, pilih koperasi simpan pinjam, bisa yang konvensional atau syariah. Nah, jika pilihannya ke koperasi simpan pinjam dengan pelayanan syariah ini harus ada dalam dewan pengawasan syariah. Karena di sana ada landasan Al-Quran dan Hadist,” tambahnya lagi.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua panitia diskusi nasional Agus Yuliawan yang juga anggota pengurus Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah menjelaskan, BTM merupakan sebagai sebuah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di sektor keuangan mikro berbasis koperasi syariah yang selama ini sudah mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Ini dibuktikan dengan hadirnya BTM-BTM di empat provinsi yang maju dengan pesat, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Lampung.” ungkapnya

“Saat ini hadirnya BTM dapat memacu lahirnya semangat kewirausahaan di lingkungan Muhammadiyah dalam menumbuhkan sektor riil serta menghambat capital outflow di daerah.” ujarnya. (Agus)

Caption

Asisten Deputi Kelembagaan bidang Keanggotaan Koperasi Salekan memberikan sambutan pada acara Diskusi Nasional Revitalisasi Baitut Tamwil Muhammadiyah di gedung Smesco, Jakarta (29/11). Dalam acara tersebut hadir sebagai pembicara Direktur Lembaga Keuangan Mikro OJK Suparlan, Anggota Pengawas LPDB Setyo Heriyanto, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dan Ketua Asosiasi BMT Aris Mukhti.

Advertisements
By jurnalibukota Posted in Ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s