Gallery

Kementerian PUPR Siap Manfaatkan Hasil Tax Amnesty untuk Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengusulkan pemanfaatan dana hasil tax amnesty untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 93,73 triliun dari total hasil tax amnesty sebesar Rp 234,2 triliun. Usulan sebesar Rp 93,73 triliun tersebut terdiri dari dana tebusan sebesar Rp 60,79 triliun dan dana repatriasi senilai Rp 32,94 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur di bidang Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya (CK), dan Bina Marga (BM).

Tenaga Fungsional Bidang Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur 2016 di Jakarta, Kamis (17/11) mengatakan bahwa kebutuhan anggaran Kementerian PUPR untuk memenuhi infrastruktur Renstra 2015-2019 mencapai Rp 931 triliun namun yang bisa didanai APBN diperkirakan maksimal sebesar Rp 628 triliun.

Menurutnya, salah satu upaya pemerintah untuk menaikan anggaran adalah dengan kebijakan tax amnesty. Dengan adanya tax amnesty, Kementerian PUPR menyiapkan usulan untuk memanfaatkan hasil tax amnesty tersebut.

“Dari total hasil tax amnesty sebesar Rp 234,2 triliun, kita usulkan memanfaatkan dari dan tebusan sebesar Rp 60,79 triliun. Dana dari tebusan tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur SDA Rp 10,45 triliun, Bina Marga Rp 47,25 triliun, dan Cipta Karya 3,09 triliun,” tuturnya.

Terkait infrastruktur SDA, dari usulan Rp 10,45 akan digunakan diantaranya untuk merehabilitasi jaringan irigasi, air tanah dan tambak senilai Rp 2,91 triliun, lalu konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai Rp 5,48 triliun, pengelolaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air Rp 1,84 triliun dan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku Rp 0,22 triliun.

Sementara di bidang Bina Marga dari usulan Rp 47,25 triliun diantaranya akan digunakan bagi penyelesaian ruas-ruas jalan diperbatasan senilai Rp 12,07 triliun. Selanjutnya penyelesaian ruas Trans Papua Rp 5,33 triliun.

Kemudian penyelesaian ruas Jalan Pantai Selatan Jawa Rp 2,15 triliun, kebutuhan penyediaan biaya lahan Rp 27,39 triliun, dan kebutuhan untuk pembangunan flyover di Jawa Tengah Rp 0,31 triliun.

Di bidang Cipta Karya, dana Ro 3,09 triliun untuk penyelesaian pembangunan SPAM prioritas nasional di daerah dengan kebutuhan Rp 1,24 triliun.

Adapun pemanfaatan dana hasil repatriasi diusulkan untuk membiayai Tol Trans Sumatera guna memenuhi kekurangan porsi ekuitas sebesar Rp 32,14 triliun dan penyelesaian pengembangan PDAM yang melakukan pinjaman dengan subsidi bunga sebesar Rp 0,80 triliun.

“Atas kebijakan Bappenas dan Kementerian Keuangan, apakah bagian uang tebusan ini bisa dipakai untuk infrastruktur atau tidak. Harapan kita (Kementerian PUPR-red) tentunya sebagian besar bisa dialokasikan untuk infrastruktur,” ujarnya. (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s