Gallery

8 Kementerian Sepakat Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama tujuh kementerian lainnya sepakat untuk melakukan revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) untuk menghadapi ancaman kelangkaan air di Indonesia, di Kantor Kementerian PUPR, Senin (14/11).

Acara penandatanganan pelaksanaan revitalisasi tersebut dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing kementerian yakni Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada acara yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut juga diselenggarakan Dialog Nasional GN-KPA dengan tema “Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air” dengan pembicara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pembina GN-KPA Djoko Kirmanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Budieyuwono, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho, dan Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Tunggul Iman Panudju.

Dalam dialog tersebut Basuki mengatakan bahwa GN-KPA dicanangkan di Istana Negara pada tahun 2005 lalu.

“Kalau revitalisasi dilakukan setiap 10 tahun, saya rasa tidak ada yang salah karena Konferensi Habitat saja setiap 20 tahun direvitalisasi. Karena setiap program atau gerakan seperti ini tidak mungkin sekali dicanangkan, langsung berjalan dengan baik, harus selalu dipelihara,” tuturnya.

Basuki mengatakan kesepakatan ini dapat menjadi langkah awal dalam memadukan program dan aksi yang ada di masing-masing Kementerian dalam upaya penyelamatan air. “Partisipasi dari seluruh stakeholder merupakan kunci utama suksesnya GN-KPA,” katanya.

Menurut dia, kalau ingin merevitalisasi tidak cukup hanya dengan delapan kementerian tersebut, melainkan harus melibatkan peran serta masyarakat seperti komunitas peduli sungai atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar hasilnya maksimal. “Tanpa peran masyarakat, LSM, komunitas pencinta sungai, saya kira revitalisasi GN-KPA tidak bisa efektif,” ujarnya.

Dia menambahkan dari hasil dialog ini, Kementerian PUPR akan membentuk tim kerja yang akan membuat rencana pelaksanaan untuk jangka pendek 1-2 tahun terutama dalam menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Indonesia dengan pola 1 DAS 1 fokus penanganan.

“Program revitalisasinya yang terfokus. Batasannya tetap DAS, namun fokus penanganannya bisa berbeda-beda. Tidak semua harus dilakukan reboisasi, namun ada juga yang pembenahan cara cocok tanam (di hulu DAS), penanganan erosi maupun pengendalian aliran permukaan (run-off),” jelasnya.

Menteri Basuki juga menyampaikan keprihatinannya terkait bencana yang terjadi akibat air seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pertanian tanaman satu musim seperti palawija di pegunungan dengan kemiringan 45 derajat mengakibatkan tanah tidak bisa menahan air sehingga berdampak pada saluran irigasi yang semakin cepat dangkal akibat sedimentasi tanah yang terbawa aliran air.

Menurut Basuki saat ini banyak sekali DAS dalam kondisi kritis. Oleh karenanya sasaran dari GN-KPA ini salah satunya adalah melakukan pemulihan terhadap 108 DAS kritis dengan prioritas sebanyak 15 DAS sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Menurut Basuki, Indonesia merupakan negara dengan karakter cuaca yang cukup ekstrem, baik temperatur maupun perubahan arah angin. Perpaduan kondisi iklim dengan topografi dan tanah menghasilkan kondisi tanah yang subur.

“Namun di sisi lain kondisi ini juga dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Banjir dan tanah longsor seringkali terjadi di berbagai lokasi di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya korban, kerusakan permukiman dan infrastruktur serta kerugian bagi dunia usaha,” katanya.

Menurut Basuki, banjir adalah bencana alam yang dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain curah hujan yang tinggi di area yang tidak memiliki sistem drainase yang baik, meluapnya sungai akibat aliran air yang melebihi kapasitas saluran air.
Ketua Panitia Revitalisasi GN-KPA, yang juga staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan Khalawi Abdul Hamid mengatakan acara dialog nasional tersebut digelar dengan tujuan untuk mencari solusi bersama demi menyelamatkan hutan, tanah dan air di Indonesia. Dialog nasional ini dihadiri sekitar 500 orang yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, gubenur, bupati/walikota, LSM dan seluruh stakeholder GN-KPA. (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s