Gallery

Basuki: Pemerintah Terus Upayakan agar Harga Rumah Terjangkau oleh MBR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga rumah agar terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya mulai dari KPR subsidi dengan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), bantuan selisih bunga, bantuan uang muka dan penyederhanaan-penyederhanaan regulasi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIII, yang menyederhanakan 33 jenis regulasi menjadi 11 regulasi, dan memangkas waktu pengurusan izin hingga 700 hari menjadi tidak lebih dari 44 hari,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika membuka Pameran Rumah Rakyat 2016 di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (9/10/ 2016).

Turut hadir dalam pembukaan pameran, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa, Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Budi Hartono.

Sebelumnya Kementerian PUPR mengadakan Pameran Rumah Rakyat 2016 di tiga kota, yaitu Jambi (12 – 16 Oktober 2016), Banyuwangi (14 – 18 Oktober 2016) dan Kendari (26 – 30 Oktober 2016). Pameran Rumah Rakyat 2016 kini hadir di Jakarta. Pameran ini akan berlangsung selama 5 hari sampai 13 November di Exhibition Hall Gedung Smesco, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Menurut Basuki Hadimoeljono, bagi para pengembang rumah MBR, Kementerian PUPR juga menyiapkan bantuan prasarana umum (PSU) bagi kawasan permukiman seperti akses jalan lingkungan dan drainase.

Basuki mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pameran ini untuk mendapatkan rumah subsidi pemerintah yang terjangkau dan layak huni.

“Untuk mengadakan pameran ini menggunakan uang dari APBN semua, jadi silakan manfaatkan sebesar-besarnya untuk mendapatkan rumah layak huni,” ujar Basuki.

Basuki mengatakan program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah merupakan upaya percepatan penyediaan perumahan sebagai salah satu hak warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi.

“Namun upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian PUPR saja, tapi juga melibatkan pemerintah daerah karena izin-izin ada di pemerintah daerah,” tuturnya.
“Kalau semua perizinan dipermudah maka biayanya juga akan menjadi lebih murah. Karena dengan 11 perizinan dalam waktu 44 hari maksimal, maka setelah dihitung biaya perizinan hanya menjadi 30 persen. Ini akan mempengaruhi harga rumah yang ditawarkan kepada para konsumen yang membutuhkan khususnya untuk MBR,” ujarnya.

Pameran rumah rakyat kali ini mengangkat tema sesuai dengan Hari Habitat Dunia 2016 yaitu “Perumahan Penggerak Perkotaan Berkelanjutan”. Peserta pameran di samping Kementerian PUPR, juga kalangan bank pelaksana yang sudah mengadakan perjanjian kerjasama operasional dengan PPDPP, Bapertarum PNS, Perum Perumnas, pengembang perumahan anggota asosiasi perumahan seperti REI, Apersi, Apernas, Asperi, Aspera, dan Asprumnas.

Direktur Utama PPDPP, Kementerian PUPR Budi Hartono selaku penyelenggara pameran mengatakan tujuan pameran ini adalah mempertemukan masyarakat yang membutuhkan rumah dengan para pengembang perumahan MBR.

Dia mengatakan untuk rumah dengan skema KPR FLPP di Jakarta harganya sebesar Rp 133.500.000,-

Staf Khusus Layanan PPDPP Aisyah Dewi mengatakan pihaknya tidak mentoleransi penjualan rumah di atas harga Rp 133,5 juta tersebut.

“Kami berharap pameran ini bisa lebih mensosialisasikan program pemerintah FLPP, sehingga bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan PPDPP sendiri sebagai badan yang mengelola dana perumahan ini,” katanya.

Budi mengatakan, secara total penyaluran dana FLPP yang dikelola oleh PPDPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2016 adalah sebanyak 475.452 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 26,29 triliun.

Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016 berdasarkan jenis KPR yang terdiri atas KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. KPR Sejahtera Tapak mendominasi penyerapan dana FLPP yaitu mencapai 475.677 unit.

Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016 berdasarkan provinsi, 3 (tiga) tertinggi adalah provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. Sedangkan dari sisi pekerjaan swasta (74%), PNS (13%) dan wiraswasta (8%).

Sampai dengan akhir bulan September 2016 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPDPP dengan 24 bank pelaksana yaitu: BTN, BTN Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Riau Kepri, Bank Sumut, Bank Kalteng, Bank Papua, Bank Jatim, Bank NTT, Bank Sumut Syariah, Bank Sultra, Bank Kalsel, Bank DIY, Bank Nagari, Bank NTB, Bank BJB, Bank Jateng, dan Bank Mayora.(Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s