Gallery

Menteri Basuki Optimistis Implementasi Tapera Dapat Berjalan pada 2018

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No 4 Tahun 2016 tentang Tapera dapat terlaksana pada tahun 2018.

“Selanjutnya dibentuk PP (Peraturan Pemerintah)-nya, baru bisa diterapkan UU ini. Rencananya tahun 2018 sudah bisa jalan,” kata Menteri Basuki saat membuka Seminar yang diselenggarakan Kadin Indonesia dengan tema Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera dalam Menyukseskan Program Nawacita di Jakarta, Kamis (27/10).

Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Maurin Sitorus, anggota DPR komisi XI sekaligus Wakil Ketua Panja RUU Tapera M. Misbakhun dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani.

Menteri Basuki dalam sambutannya juga menyatakan saat ini progres tindak lanjut UU Tapera sudah pada tahap pembentukan Komite Tapera yang saat ini sudah diusulkan ke Presiden. “Saat ini usulan anggota Komite Tapera dari pihak profesional sudah di meja Presiden untuk ditandatangani,” ujarnya.

Menurut Basuki, UU Tapera ini merupakan bukti komitmen dan langkah nyata negara untuk hadir dalam memenuhi kebutuhan papan untuk rakyat Indonesia. “Kita melalui APBN berusaha memenuhi kebutuhan papan dengan membangun rusunawa, rumah nelayan, dan rumah-rumah di daerah perbatasan tapi itu tidak cukup maka perlu ada inovasi perizinan dan pembiayaan,” tegasnya.

Hadirnya UU Tapera, menurut Basuki, merupakan salah satu inovasi di dalam pembiayaan untuk memudahkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja informal mendapatkan rumah.

“Sebelumnya kami sudah keluarkan beberapa inovasi pembiayaan melalui program KPR FLPP berupa pemberian bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta, suku bunga rendah 5 persen sampai 20 tahun dan bebas PPN 10 persen, termasuk bantuan kepada pengembang seperti Prasarana Sarana Utilitas (PSU) sebesar Rp 6,2 juta per unit,” tuturnya.

Dia mengakui kehadiran UU Tapera masih menyisakan berbagai perbedaan pendapat terkait skema pendanaan melalui Tapera, terutama mengenai besaran iuran Tapera.

“Saya mengerti pasti masih ada isu yang dibicarakan terutama masalah besaran yang belum diatur di UU dan nanti diatur di PP. Mudah-mudahan melalui diskusi ini bisa ditemukan formulasi untuk menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha,” ujarnya. (*/Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s