Gallery

Basuki: PUPR Sudah Libatkan Kontraktor Lokal untuk Proyek Infrastruktur di Sumatera

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan pihaknya sudah melibatkan kontraktor lokal untuk berbagai pembangunan proyek infrastruktur di wilayah Sumatera.

“Kami melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan kontraktor lokal, sebagai wujud meratakan hasil pembangunan agar ikut dinikmati oleh pengusaha setempat,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono setelah Pers Briefing 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Turut hadir dalam press briefing itu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil menteri ESDM Archandra Tahar.

Menurut Basuki, dalam berbagai pembangunan proyek jalan tol pihaknya selalu menggandengkan perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta.

“Kami selalu menggandengkan BUMN dengan swasta. Kan tidak ada BUMN dengan BUMN. Tapi kami KSO-kan perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta,” katanya.

Menurut Menteri, kerjasama operasi (KSO) tersebut diberikan untuk proyek yang nilainya di atas Rp 50 miliar. Sedangkan untuk proyek yang nilai nya di bawah Rp 50 miliar diprioritaskan kepada perusahaan setempat, asalkan perusahaan tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.

Menurut Basuki, mengenai keikutsertaan kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur, kepada swasta diberi peluang seluas-luasnya untuk berpartisipasi.

“Kalau swasta tidak tertarik maka dibuat skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Kalau swasta belum juga tertarik, maka baru diberikan kepada BUMN,” katanya.

Menurut dia, kalau untuk proyek bendungan kebanyakan dilaksanakan oleh BUMN dengan swasta,” katanya.

Begitu juga dengan jalan tol Trans Sumatera untuk ruas Palembang-Indralaya, tidak dilaksanakan oleh BUMN saja, tapi subkontraknya dilaksanakan oleh swasta nasional.

Menurut Basuki, berbagai proyek PUPR kebanyakan dipaketkan dengan nilai di bawah Rp 50 miliar.

“Untuk proyek yang di bawah Rp 50 miliar itu tidak boleh dilaksanakan oleh perusahaan besar, apalagi BUMN. Proyek itu harus untuk perusahaan nasional, bahkan kalau perusahaan lokal ada yang mampu mereka kami prioritaskan,” ujarnya.

Menurut dia, untuk Trans Sumatera meskipun BUMN dan KSO-nya yang mendapat kontrak, tapi subkontraknya dilaksanakan oleh kontraktor nasional, bahkan kalau yang lokal mampu bisa diberikan kepada mereka. (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s