Gallery

Jaga Momentum Pertumbuhan, Gapensi Usul Menkeu Tidak Pangkas Anggaran PUPR

JAKARTA, JURNAL IBUKOTA. COM: Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengharapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memangkas lagi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun depan.

Pasalnya, Kementerian PUPR perlu ditunjang oleh anggaran operasional yang cukup untuk menunjang upaya Kementerian ini dalam membangun infrastruktur dan perumahan untuk rakyat.

“Gapensi usul agar kinerja dan operasional Kementerian PUPR tidak terganggu untuk menyediakan infrastruktur dan rumah rakyat, anggarannya jangan dipangkas lagi,” ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (BPP Gapensi) H.Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Sabtu (6/8/ 2016). Andi mengatakan, pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat merupakan sektor prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat telah sukses mengeksekusi berbagai proyek-proyek infrastruktur.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga termasuk kementerian yang berkinerja baik. Sejumlah pencapaian membuat perekonomian Indonesia mulai bangkit dengan pertumbuhan yang mulai atraktif pada kuartal II-2016. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,18% year on year (yoy) di kuartal II-2016. Secara kuartalan (quarter to quarter) ekonomi tumbuh 4,02%. Gapensi melihat, salah satu kontributor pertumbuhan tersebut adalah mulai bergeraknya sektor infrastruktur dan konstruksi.

“Kami melihat ada banyak terobosan dilakukan pemerintah di sektor ini sehingga ekonomi bisa mengejutkan tumbuh 5,18%,” ujar dia.

Sebab itu, Gapensi berharap pemerintah menjaga momentum ini dengan tidak lagi memangkas anggaran Kementerian PUPR ke depan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 melakukan penghematan sekitar Rp 50,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkena pemotongan anggaran Rp 8,4 triliun.

Total anggaran Kementerian PUPR pada tahun ini mencapai Rp 104,081 triliun. Hingga 7 April 2016, penyerapan anggaran mencapai 9,42%, meleset dari target yang sebesar 12%. Penyerapan anggaran terbesar ada di Direktorat Jenderal Bina Marga yang melaksanakan proyek pembangunan jalan dan jembatan sebesar 11,54%. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 9,40%, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 9,20%, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 8,45% dan lainnya masih di bawah 6%.

Dari pagu anggaran Rp 104,081 triliun, sedikitnya 78,05% atau Rp 81,24 triliun dialokasikan untuk belanja modal, 19,68% atau Rp 20,47 triliun, untuk belanja barang dan sisanya untuk belanja pegawai. Kebutuhan mendesak TA 2016 yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas nasional, antara lain pembangunan waduk dan bendungan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, pembangunan rumah khusus di Papua dan Papua Barat, penanganan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. (Agus)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s