Gallery

Pemerintah Tingkatkan  Kualitas SDM Koperasi di Daerah Tertinggal

MANOKWARI, JURNAL IBUKOTA. COM: Deputi bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM bertekad meningkatkan dan memperkuat SDM sektor koperasi usaha kecil dan menengah (KUMKM) di daerah tertinggal dan perbatasan.

Untuk itu, sejumlah pelatihan keterampilan usaha termasuk pelatihan vocasional digelar di daerah tersebut.

“Kami (pemerintah) berkomitmen meningkatkan kualitas SDM masyarakat di daerah perbatasan dan tertinggal, khususnya di wilayah Indonesia timur agar mampu bersaing dengan daerah lain yang sudah maju,” kata Deputi bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso BS di sela-sela acara pelatihan terpadu bagi Sumber Daya Manusia KUMKM di Manokwari, Papua Barat, Kamis (26/5/2016).

Menurut Prakoso, potensi ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur sangat besar, seperti sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kerajinan, dan sektor perdagangan. Namun, potensi ini belum digarap dengan baik. Salah satu kendalanya adalah kualitas SDM nya yang masih lemah.

Pemerintah, lanjut Prakoso menyadari persoalan itu (lemahnya SDM). Karena itulah, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan selalu mendorong dan meminta para pembantunya (jajaran kabinetnya) bekerja keras untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah perbatasan dan tertinggal.

Kementerian Koperasi dan UKM yang mendapat tugas meningkatkan kualitas SDM di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) telah menjalankan amanat Presiden tersebut. Salah satunya melalui pelatihan ini.

“Kami memprioritaskan peningkatan kualitas SDM untuk wilayah Indonesia timur dan barat. Sementara untuk wilayah Indonesia yang kami nilai sudah lebih maju, kegiatan pelatihan kami kurangi,” ungkapnya.

Menurut dia, pemerintah menyadari bahwa pentingnya peningkatan kualias SDM di daerah tertinggal dan perbatasan ditingkatkan. Sebab, merekalah yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian di daerahnya.

“Dan kita optimistis melalui pelatihan-pelatihan, SDM di wilayah Indonesia timur akan menjadi hebat dan mampu bersaing dengan wilayah tengah, bahkan mancanegara,” kata Prakoso.

Dia mengakui tidak mudah memberikan pelatihan di wilayah perbatasan. Selain memerlukan biaya yang tidak sedikit, masih ada di beberapa wilayah yang budaya masyarakatnya agak sulit diajak untuk maju.

“Namun itu hanya sebagian kecil saja, terutama di daerah primitif,” kata Prakoso sambil menyebut di salah satu daerah perbatasan di Papua.

Prakoso sendiri mengaku bangga bisa mendidik masyarakat di daerah tertinggal. “Mendidik orang yang pinter dan setengah pinter itu tidak sulit. Tapi mendidik orang yang dari nol menjadi pinter itu tidak gampang, karena itu saya bangga mendidik mereka menjadi pinter. Ini merupakan kepuasan tersendiri. Tentunya ini juga berkat dukungan teman-teman di daerah, seperti pihak kepala dinas, bupati dan gubernurnya, termasuk instansi lain di pusat seperti Bappenas dan lainnya,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Prakoso, pelatihan-pelatihan semacam ini akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun ke depannya. “Dan kami minta dukungan dari teman-teman di pusat, seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan, termasuk DPR agar anggaran untuk ini ditingkatkan,” katanya.

Dia juga berharap dengan adanya Undang-undang Kewirausahaan Nasional yang InsyaAllah segera ditandatangani oleh Presiden, sektor KUMKM akan lebih cepat berkembang dan kesejahteraan serta kemiskinan cepat berkurang.

Direktur Koperasi dan UKM Bappenas, Adhi Alfian Saputra menyatakan bahwa pihaknya mendukung program pelatihan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM. Ini merupakan langkah riil dalam pengembangan SDM perbatasan yang mesti didukung oleh semua pihak.

“Karena itu, kami akan membantu agar program-program seperti ini di terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, dan tentunya anggaran untuk ini perlu ditingkatkan,” katanya.

Dalam kesempatan, Adhi juga menegaskan, para peserta pelatihan juga dilakukan monitoring dan evaluasi dari Bappenas, agar Bappenas bisa mendampingi Kemenkop dan UkM dalam meterjemahkan rencana pembangunan yang sudah disusun Bappenas dalam bentuk kegiatan dengan desain yang baik dan tepat sasaran.

“Dengan monitoring dan evaluas ini, Bappenas bisa memperoleh masukan yang riil dari lapangan, sehingga perencanaan maupun kebijakan ke depan bisa menjawab kebutuhan riil dari Kemenkop dan UKM,” katanya.

//Pengelola LKM//

Sementara itu, Asisten Deputi Peranserta Masyakat Kementerian Koperasi dan UKM, Budi Mustopo mengatakan dalam pelatihan terpadu ini juga diberikan kepada para pengelola LKM (Lembaga Keuangan Mikro) atau kelompok usaha produktif yang berjumlah 60 orang.

Pelatihan yang berjudul “Peningkatan Kapasitas pengelola LKM Berbasis Kompetensi” ini dengan harapan ke depan para pengelola LKM membentuk Koperasi. Dengan membentuk koperasi, mereka akan lebih mudah mengakses permodalan, baik dari perbankan maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. (Agus)

Advertisements
By jurnalibukota Posted in Ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s