Gallery

KIDP Akan Ajukan Uji Materi atas UU Penyiaran

JAKARTA (Jurnal): Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) akan mengajukan uji materi atas UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.
Eko Maryadi, Koordinator KIDP mengatakan hal itu di Gedung MPR/DPR/DPD Senayan Jakarta sore ini. Ia berbicara di press rom gedung wakil rakyat bersama anggota Komisi I DPR RI Effendi Choirie, Paulus Widiyanto (mantan anggota Komisi I DPR) dan Christiana Chelsea Chan dari Yayasan 28 yang menjadi anggota koalisi.

Effendy Choirie                     Foto:matanews.com

Menurut Maryadi, KIDP menilai telah terjadi penafsiran sepihak khususnya oleh badan hukum dan perseorangan terhadap pasal 18 ayat (1) dan pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal dan/atau orang tertentu saja.
Penafsiran sepihak itu bettentangan dengan UU Penyiaran, sekaligus melanggar azas penyiaran dalam batas yang menjamin keberagaman isi siaran (diversity of content), dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership).
KIDP menengarai kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 28 F dan pasa 33 UUD 1945.
“Penyiaran adalah bentuk usaha yang mempergunakan spektrum publik bernama frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga, dilindungi oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
KIDP menilai saat ini telah dan sedang terjadi penguasaan dan/atau pemusatan kepemilikan usaha penyiaran, termasuk penguasaan opini publik, yang berpotensi membatasi, mengurangi kebebasan warga negara dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi dan hak berekspresi yang bertumpu pada azas keadilan, demokrasdi dan supremasi hukum.
“Sehingga menyebabkan pelanggaran atas hak konstitusional warga sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 F dan Pasal 33 UUD 1945.
Ia memberi contoh penguasaan/pemusatan kepemilikan badan hukum penyiaran berupa pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, pemberian, penjualan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dalam kasus PT Visi Media Asia Tbk yang menguasai PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dan PT Lativi Media Karya (tvone) yang direncanakan initial public offering (IPO) pada Oktober 2011.
Sementara itu Chelsea mengatakan bahwa dengan terjadinya pemindahtanganan izin penyiaran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 58 UU Penyiaran yang dapat dipidana 2 tahun dan atau didenda Rp 5 miliar.
Effendi Choirie menilai pemerintah sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran dalam pengalihan izin penyiaran karena pemerintah takut terhadap media penyiaran besar.
Menurut Effendi, pernyataan KIDP ini bisa menjadi bahan masukan bagi Komisi I DPR dalam melakukan resisi UU Penyiaran.
“UU Penyiaran yangbaru harus merevisi total UU yang lama,” katanya.
Ia setujua dengan pendapat yang mengatakan Kemeninfo tidak perlu ada di negera demokrasi di dunia yang mengatur penyiaran, termasuk di Indonesia.
“Lebih baik kementerian seperti itu dihapus seperti pada zaman Presiden Gus Dur,” katanya.
Hal itu karena setiap departemen sudah mempunyai pusat komunikasi (puskom), sehingga tidak diperlukan adanya kemeneterian yang tidak jelas tugasnya.
“Lebih mudah mengatur 9 orang [anggota Komisi Penyiaran] daripada kementerian yang punya banyak kepentingan,” katanya.
Menurut Paulus, pemusatan kepemilikan media penyiaran oleh sekelompok tertentu membahayakan dan menjadi ancaman terhadap demokrasi.(aGs/mAn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s