Gallery

Hibah AusAid untuk PDAM Melalui Pemerintah Pusat

JAKARTA (Jurnal): Direktur Sistem Manajemen Informasi Kementerian Keuangan Anandiwati mengatakan dana hibah Australian Aid untuk air minum dikeluarkan ke berbagai perusahaan daerah air minum melalui koordinasi pusat.
”Yang boleh mengajukan dana tersebut adalah PDAM yang sehat,” katanya dalam diskusi itu.

Anandiwati

Menurut Anandiwati, skema yang dilakukan oleh PDAM yang hendak memperoleh pendanaan hibah tersebut adalah dengan mengajukan aplikasi untuk instalasi distribusi air minum. Setelah aplikasi disetujui, PDAM tersebut harus menunjukkan kinerjanya dengan melakukan penyambungan air minum ke rumah penduduk miskin yang belum terjangkau layanan air minum.
”Setelah dilakukan penyambungan ke rumah warga, baru PDAM tersebut mengajukan reimburse atas sambungan air yang telah terpasang,” katanya.
Anandiwati mengatakan PDAM yang bisa melaksanakan program hibah ini adalah PDAM yang sehat. ”Kalau PDAM tidak sehat tentu tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai dulu penyambungan air itu ke rumah-rumah,” katanya.
Lembaga donor Australian Aid (AusAid) menyediakan dana hibah untuk pembangunan instalasi dan distribusi air minum tahap kedua sedikitnya AS$90 juta, kata Benyamin Power.
Counsellor Infrastructure & Economic Governance AusAid Benyamin Power mengatakan itu kemarin (12 Okt.) dalam acara diskusi dengan topik Terobosan Investasi di Bidang Air Minum dan Sanitasi dalam kaitan dengan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional di Jakarta.
Menurut Power, kepedulian Australia ditunakgna dalam dana hibah, yang kali ini merupakan tahap kedua. Sedangkan dalam tahap sebelumnya telah diserap dana AS$20 juta.
Ia mengatakan dana yang disediakan oleh AusAid tersebut lebih banyak disediakan untuk masyarakat miskin di perkotaan yang belum terjangkau layanan air minum.
”Bantuan berupa hibah yang diberikan oleh AusAid adalah diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu yang belum terjangkau layanan air minum, bukan untuk membantu perusahaan daerah air minum,” katanya.
Direktur Sistem Manajemen Informasi Kementerian Keuangan Anandiwati mengatakan dana hibah tersebut dikeluarkan ke berbagai perusahaan daerah air minum melalui koordinasi pusat.
”Yang boleh mengajukan dana tersebut adalah PDAM yang sehat,” katanya dalam diskusi itu.
Menurut Anandiwati, skema yang dilakukan oleh PDAM yang hendak memperoleh pendanaan hibah tersebut adalah dengan mengajukan aplikasi untuk instalasi distribusi air minum. Setelah aplikasi disetujui, PDAM tersebut harus menunjukkan kinerjanya dengan melakukan penyambungan air minum ke rumah penduduk miskin yang belum terjangkau layanan air minum.
”Setelah dilakukan penyambungan ke rumah warga, baru PDAM tersebut mengajukan reimburse atas sambungan air yang telah terpasang,” katanya.
Anandiwati mengatakan PDAM yang bisa melaksanakan program hibah ini adalah PDAM yang sehat. ”Kalau PDAM tidak sehat tentu tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai dulu penyambungan air itu ke rumah-rumah,” katanya.
Anandiwati mengaku mengetahui secara persis kinerja kesehatan keuangan PDAM, karena ia selama ini ibaratnya bertugas sebagai debt collector terhadap semua PDAM itu.
Direktur Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo mengatakan bahwa sifat bantuan hibah tersebut adalah government to government (G to G).
“Jadi PDAM tidak bisa langsung mengajukan ke AusAid, tetapi harus mengajkan ke Kementerian Keuangan. Nanti Kementerian keuangan yang mengecek kelayakan suatu PDAM untuk menyalurkan dana hibah AusAid itu,” katanya.
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan tidak semua PDAM yang jumlahnya sekitar 400 unit, bisa mengajukan dana untuk mendapat dana hibah itu.
Ia mengatakan dari jumlah itu, hanya sekitar 30 PDAM saja yang sehat, sedangkan 175 PDAM lainnya mempunyai utang sekitar Rp 4,6 triliun.
”Kalau mau dihapuskan utangnya, PDAM itu harus mau menjalani program restrukturisasi utang yang disepakati DPR dan pemerintah.”
Ia mengatakan PDAM-PDAM yang memiliki tunggakan utang kepada pemerintah memiliki permasalahan berupa tarif yang di bawah biaya pokok produksi, kebocoran yang tinggi, baik kebocoran teknis maupun nonteknis serta kurangnya kompetensi manajemen.
Menurut Budi, tujuan restrukturisasi utang seperti yang tercantum dalam PMK No. 120/2008 pada pasal 3 adalah mengurangi beban keuangan PDAM, perbaikan manajemen PDAM dan membantu PDAM untuk mendapatkan akses sumber pendanaan dalam rangka investasi.
Budi mengatakan kewenangan penetapan penghapusan utang PDAM tersebut berada di tangan Menkeu untuk penghapusan utang sampai dengan Rp 10 miliar, di tangan Presiden untuk penghapusan utang lebih dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 100 miliar. Sedangkan untuk penghapusan lebih dari Rp 100 miliar di tangan Presiden dengan persetujuan DPR.
Dalam program hibah tahap pertama program hibah dari AusAid telah berhasil membantu sambungan air minum bagi 77.000 keluarga berpenghasilan rendah dan air limbah bagi 5.000 keluarga berpenghasilan rendah. (aGs)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s